Monday, 12/11/2018 | 9:14 UTC+0

Pemerintah Ungkap Ancaman Pidana Korupsi pada RKUHP Proporsional

Tim Panitia Kerja Pemerintah dalam RKUHP (Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakui adanya perubahan ancaman pidana korupsi dalam beleid itu. Perubahan besaran ancaman pidana sendiri diatur dengan proporsional dan juga rasional.

Besaran Ancaman Hukuman Sudah Proporsional

“Tim kami ini menggunakan satu sistem yang mana kami kembangkan sendiri saat kami melakukan penelaahan pada sanksi-sa nksi. Kami mendapati sanksi-sanksi tersebut yang kami anggap masih tidak rasional dan proporsional,” ungkap anggota Tim Panja Pemerintah, Harkristuti Harkriswono tepatnya hari Rabu (6/6) kemarin di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Harkristuti menjelaskan adanya perubahan ancaman pidana dalam RKUHP ini pasalnya merujuk pada Pasal 2 dan juga Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ia juga mengatakan bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ada ketidakadilan ancaman pidana togel hk untuk pelaku korupsi yang merupakan masyrakat biasa dengan pejabat negara. Pada Pasal 2 UU Tipikor, menurut Harkristuti, seorang masyrakat biasa diancam dengan hukuman minimal 4 tahun penjara. Sementara itu, di Pasal 3, penyelenggara negara diancam dengan hukuman minimal hanya 1 tahun penjara.

Harkristuti juga menyatakan bahwa akibat dari ketidakadilan tersebut pihaknya pada akhirnya menyamakan ancaman hukuman minimal di Pasal 2 dan juga Pasal 3 UU Tipikor yang mana kemudian dituangkan dalam RKUHP. “Pasal 2 dan 3 tadinya 4 tahun, kami samakan untuk tiap orang dengan pejabat. Jadi tidak benar kalau ada yang bilang diturunkan,” lanjutnya.

Hukuman Mati Tak Pernah dihilangkan

Mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM tersebut menyatakan bahwa ancaman hukuman mati juga tidak pernah dihilangkan. Menurutnya hukuman pidana mati masih juga tetap diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor.

“Karena kekurangpahaman jadi dianggap kami menghilangkan sanksi pidana mati dalam UU Tipikor. Kami tak melakukan karena ayat tersebut tetap berlaku, ” lanjutnya.

Harkristuti melanjutkan, bahwa pihaknya juga turut menambah ancaman pidana Pasal 5 pada UU Tipikor jadi 6 tahun penjara dalam RKUHP. Sementara itu, terkait dengan sanksi denda, Harkristuti mengatakan bahwa ada sejumlah perubahan. Ia juga mengatakan sanksi denda minimal ada yang jumlahnya diturunkan, sementara untuk denda maksimal dinaikkan.

“Karena dalam KUHP tak ada besaran sanksi denda dalam pasal-pasal. Paling sedikit yakni Rp. 1 juta, dan paling banyak Rp. 50 miliar,” tuturnya lagi.

Kategori Sanksi pada Pelaku Tipikor

Harkristuti juga memaparkan bahwa pihaknya membuat kategori-kategori dalam pemberian sanksi pada Pelaku Tipikor. Kategori 1 sendiri dendanya Rp. 1 juta, kategori 2 dengan denda Rp. 20juta, kategori 3 dendanya Rp. 50 juta, kategori 4 dengan denda Rp. 150 juta, kategori 5 dendanya Rp. 500 juta, kategori 6 dengan dendanya Rp. 5 miliar, kategori 7 dengan denda Rp. 15 miliar dan yang terakhir kategori 8 dengan denda Rp. 50 milyar.

Oleh karena itu lah, Harkristuti juga menyatakan KPK tak perlu khawatir dengan RKUHP yang mana dinantikan berlaku. Pasalnya, lembaga yang menangani korupsi tersebut masih bisa menggunakan UU Tipikor dalam usahanya menuntut seorang terdakwa korupsi. “Artinya meskipun ada dalam KUHP tindakan korupsi ini masih tetap menjadi kewenangan KPK. Jadi nampaknya ini jadi overside karena tak dibaca oleh teman-teman yang mengatakan bakal melemahkan KPK,” tukasnya.

About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *